Bisnishotel.id, BANDUNG – Industri hotel dan restoran di Jawa Barat terancam paling terdampak oleeh efisiensi anggaran APBD dan APBN yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat (PHRI Jabar) menyatakan ada sekitar 40.000 karyawan berpotensi dirumahkan akibat kebijakan tersebut.
Ketua PHRI Jabar Dodi Ahmad Sofiandi menjelaskan efisiensi ini sudah terasa sejak Januari 2025 lalu di mana hotel-hotel di Jabar kgususnya di Kota Bandung okupansinya hanya 30-35%.
“Kalau ini berkepanjangan bisa mengakibatkan kemungkinan besar usaha dari hotel dan pariwisata khususnya bisa memangkas karyawannya minimal 50% dari jumlah karyawan sekarang,” ujar Dodi saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, pada bulan Januari kementerian maupun perangkat daerah di tingkat provinsi sudah banyak membatalkan pesanan untuk berbagai kegiatan.
Pembatalan ini berpengaruh, mengingat okupansi dari kegiatan-kegiatan tersebut menambah pendapatan besar di sektor perhotelan.
Dodi menghitung, untuk memenuho Break Even Point (BEP) atau titik keseimbangan, okupansi hotel harusnya 50-55%. dengan kondisi 30% otomatis ada defisit sekitar 20-25%.
“Nah, defisit 25% kalau selama sebulan dua bulan masih bisa kita tanggulangi. tapi kalau sampai akhir lebaran nanti April masih begini, semua hotel yang okupansinya kurang, sudah sepakat akan melaksanakan efisiensi dari semua kegiatan. Salah satunya yang paling besar (pengurangan) karyawan,” jelasnya.
Jika semua hotel turut melaksanakan efisiensi kegiatan, Dodi menuturkan, akan banyak karyawan hotel dan restoran yang kemungkinan di PHK.
Ia mencontohkan, dari sekian banyak hotel di Kota Bandung baik dari bintang tiga hingga bintang lima, potensi karyawan yang akan dirumahkan ada 10 ribu orang.
“Pengurangannya itu mencapai 50%. Jadi asumsinya kalau seluruh Jawa Barat antara 40 sampai 50 ribu yah. Tapi itu perkiraan, dan masih menghitung pastinya nanti,” katanya.
Saat ini, sejumlah hotel di Kota Bandung juga sudah mencatat adanya kerugian miliaran rupiah dari efisiensi anggaran tersebut. Hal ini tercatat sejak awal Februari ini.
“Ini jumlah pembatalan pesanan hotel yang di Kota Bandung sudah kurang lebih mencapai Rp12,8 miliar. Sampai hari ini ya dan bisa berambah terus, usaha enggak punya uang, pinjam dari bank harus nyicil,” ungkapnya.
Di sisi lain, efisiensi ini juga akan memberikan efek pengganda kepada beberapa UMKM yang memang telah bekerja sama dengan sektor perhotelan dan restoran. Sehingga, ia meminta pemerintah pusat mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi ini.
