Bisnishotel.id, BANDUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menilai dampak efisiensi anggaran oleh pemerintah mulai terasa untuk sektor perhotelan.
“Sudah diduga dari awal dengan efisiensi anggaran ke kepariwisataan, secara khusus ke Tingkat Penghunian Kamar [TPK], terutama hotel bintang lima yang sangat terkait dengan penyelenggaraan event pemerintah,” jelas Plt. Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus, di Kantor BPS Jawa Barat, pekan lalu.
Ia menilai, kinerja TPK Jawa Barat hingga Maret 2025 masih terbantu oleh libur panjang Idulitri 1446H. “Selanjutnya kita lihat bulan depan, karena dari Januari-Februari saja sudah turun 4,61% untuk TPK,” imbuhnya.
Darwis juga menyampaikan data TPK hotel gabungan Maret 2025 sebesar 37,88% atau turun 2,20 poin dibandingkan Januari 2025. Dengan rincian TPK hotel bintang sebesar 45,51% dan TPK hotel nonbintang sebesar 21,33%.
“Minimnya libur tanggal merah di Februari 2025 dan ada kemungkinan pengaruh pembatasan anggaran pemerintah terkait kegiatan MICE memberi dampak signifikan terhadap penurunan angka TPK”, kata Darwis.
Sementara itu menurut Director of Sales Marketing The Luxton Bandung Sapta Hadi Wahyuni mengatakan bahwa Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah yang menjadi fokus utama saat ini, turut memberikan pengaruh terhadap performa The Luxton Bandung.
“Kami mencatat adanya penurunan pendapatan keseluruhan sebesar 30 hingga 40 persen jika dibandingkan dengan periode sebelum adanya penekanan efisiensi anggaran tersebut. Situasi ini sayangnya juga berdampak pada penyesuaian operasional, termasuk pengurangan jumlah karyawan harian yang tentu menjadi perhatian dan keprihatinan bagi kami,” kata Unie sapaan akrabnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).
Pihaknya mencatat data okupansi pada bulan Maret 2025 mengalami penurunan tajam dari 70% pada periode Maret 2024 menjadi hanya 42% pada Maret 2025.
“Tren penurunan ini juga sudah terlihat pada awal tahun, di mana okupansi (tingkat hunian) Januari dan Februari 2025 berada di kisaran 70-72%, menurun dari 79% pada periode yang sama di tahun 2024,” kata Unie.
Kendati demikian, Darwis berharap ada solusi dari pemerintah jika sektor ini masih mengalami penurunan yang signifikan di bulan-bulan selanjutnya.
“Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat apakah kebijakan ini ditinjau kembali, walaupun ada efisiensi, apakah ada solusinya nggak untuk khususnya perhotelan,” jelas Darwis.
Hal ini kata dia demi mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional 8% yang bisa didorong oleh sektor pariwisata.
