Bisnishotel, BANDUNG – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat akan menggelar Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) PHRI Jawa Barat pada tanggal 18-20 Januari 2023 di Pangandaran, Jawa Barat.
Setelah 2 tahun dilanda covid-19 yang menyebabkan seluruh sektor usaha mengalami penurunan pendapatan khususnya pada sektor pariwisata. Hal tersebut dibuktikan di Jawa Barat tercatat okupansi hotel selama Nataru 2022 hanya mencapi 60% dari target 80%.
Melihat hal tersebut Ketua PHRI Jawa Barat, Herman Muchtar mengatakan bahwa dimasa recovery diperlukan rapat kerja untuk meningkatkan kembali perekonomian khususnya pada bidang pariwisata di Jawa Barat.
“RAKERDA PHRI Jabar 2023 sangat penting dilaksanakan guna meningkatkan kembali perekonomian di bidang pariwisata di Jawa Barat,” ujar Herman saat ditemui Bisnis, Jumat (13/01/2023).
Berbagai upaya sudah dilaksanakan untuk meningkatkan daya tarik Pariwisata di Jawa Barat. Mulai dari kegiatan sosial hingga kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
Namun pihaknya masih belum mendapatkan pengaruh yang signifikan pada kunjungan pariwisata di Jawa Barat yang akhir-akhir ini didominasi oleh kunjungan pariwisata di daerah Jawa Tengan dan Jawa Timur.
Herman menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai rekomendasi kerja 2023 yang akan dibahas pada RAKERDA PHRI Jabar 2023 dan disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani.
“Saya telah siapkan berbagai rekomendasi kerja yang akan dilaksankan pada 2023 guna meningkatkan kembali perekonomian pada sektor pariwisata sesuai dengan keinginan Gubernur Jabar untuk menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Pariwisata,” jelasnya.
Ia berharap agar pemerintah dapat mendukung penuh terkait program kerja yang akan dilaksanakan pada 2023 agar Jawa Barat dapat menjadi salah satu dari sepuluh rekomendasi wisata secara Nasional.
Selain itu, Wakil Ketua I PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sopiandi mengungkapkan selain dukungan penuh dari pemerintah diperlukan juga kemudahan dalam pengurusan perpanjangan dan perizinan terkait pengadaan barang dan jasa khususnya pada perhotelan.
“Saya harap pemerintah dapat mempetimbangkan kembali terkait kemudahan yang harus ditingkatkan dalam pengurusan perpanjangan dan perizinan pengadaan barang dan jasa khususnya di perhotelan,” ungkap Dodi.
Adapun Humas PHRI Jawa Barat, Restina menambahkan diperlukan juga sinegritas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah baik Kota atau Kabupaten untuk mengingkatkan pariwisata di Jawa Barat.
“Saya rasa diperlukannya sinegritas yang terjalin antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah agar sektor pariwisata di Jawa Barat dapat meningkat lagi,” kata Restina.
